DPRD Probolinggo Bentuk Panja untuk Atasi Kelangkaan dan Tingginya Harga Pupuk
Probolinggo— Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk di Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Rabu (8/01/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, menggelar pertemuan di Gedung DPRD bersama organisasi non-pemerintah (NGO) seperti LIRA dan APLI, stakeholder terkait, Kapolres Probolinggo, dinas pertanian, serta distributor pupuk.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak menyampaikan aspirasi dan memaparkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketua DPRD, Oka Mahendra, menegaskan bahwa isu kelangkaan dan harga pupuk yang melambung telah menimbulkan keresahan besar di kalangan petani.
"Permasalahan ini membutuhkan langkah konkret. Kami sudah mendengar masukan dari dinas pertanian, distributor, serta laporan dari NGO seperti LIRA dan APLI. Harapannya, masalah kelangkaan dan harga pupuk ini dapat segera diatasi," ujar Oka.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Probolinggo akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan perwakilan dari semua fraksi. Panja ini bertugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kios-kios pupuk dan distributor untuk memverifikasi data penjualan, mencocokkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Sistem Penebusan Pupuk oleh Petani (SPG).
"Kami ingin memastikan data di lapangan sesuai dengan aturan yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, seperti harga pupuk dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), langkah tegas akan diambil, termasuk pencabutan izin kios yang terbukti melakukan kecurangan," tegasnya.
Dalam pertemuan itu, LIRA menyampaikan temuan bahwa hampir seluruh kios pupuk di Kabupaten Probolinggo menjual pupuk di atas HET. Kondisi ini menambah beban bagi petani yang sudah kesulitan akibat kelangkaan pupuk.
Menanggapi laporan tersebut, Oka menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk. DPRD Kabupaten Probolinggo akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan pupuk sampai ke tangan petani dengan harga yang sesuai aturan.
“Kami berharap langkah ini dapat mengurangi permainan harga yang dilakukan oleh oknum distributor maupun kios pupuk,” ujar Oka.
Harapan untuk Tahun 2025
Sebagai wakil rakyat, Oka memastikan DPRD Kabupaten Probolinggo akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Ia berharap langkah-langkah konkret yang dirancang, seperti pembentukan Panja dan pengawasan distribusi, dapat segera menyelesaikan persoalan kelangkaan dan harga pupuk yang tinggi.
“Semoga di awal tahun 2025 ini, dengan langkah-langkah konkret yang telah dirancang, masalah ini dapat diantisipasi. Petani bisa bekerja dengan tenang, dan produktivitas mereka meningkat,” tutup Oka Mahendra.